9 perusahaan di Jakarta Timur Bermasalah, dari gaji di cicil sampai dipailitkan kreditur

MEDIA FSP LEM SPSI JAKARTA TIMUR, menemukan 9 perusahaan bermasalah di kawasan pulo gadung dan jalan raya bekasi,dari perusahaan yang mencicil gaji karyawannya sampai perusahaan yang di pailitkan kreditur,permasalahaaan ini sedang dalam penanganan DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur sebagai kuasa hukum dari pengurus unit kerja yang bermasalah tersebut, (11/02/2019)

Kemarin siang (12/2/2019) Dewan pimpinan cabang melakukan rapat pimpinan pengurus (RAPIM) di kantor sekretariat DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur yang beralamat di Jalan rawakuning, pulogebang, cakung, Jakarta Timur. dengan pembahasan prioritas yaitu 9 perusahaan yang sedang dalam masalah.

1. PT.ALAKASA EXTRUSINDO

Berawal dengan alasan tidak jelas managemen perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap 64 orang karyawan, ketika pengurus unit kerja PUK SP LEM SPSI melakukan kelarifikasi ke managemen malah hampir seluruh karyawan terkena PHK tanpa terkecuali 6 pengurus unit kerja (PUK) ikut di dalamnya termasuk KETUA PUK Hasbullah kena imbas kebijakan perusahaan, kini sebagai perwakilan dari karyawan 7 orang mengadakan perlawanan dan menguasakan ke perangkat DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur, surat permohonan bipartit sudah dilayangkan dan kita tunggu jawaban dari managemen PT.Alakasa Extrusindo ujar ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur Bung Surya Sanjaya.

2. TOBU INDONESIA STEEL

Status Kasus perusahaan PT. Tobu Indnesia Steel ini  sudah sampai ke pengadilan industrial karena sudah ada putusan Pailit yang sudah di terbitkan tanggal 21 Desember 2019 maka kami buatkan tagihan ke Panitia Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) mudah-mudahan kami masih mendapatkan besaran yang kami ajukan ujar Kuasa Hukum PT.Tobu Indonesia Steel Bung Arifin,S.H. yang juga Ketua Advokasi DPC FSP  LEM SPSI Jakarta Timur. kita tunggu saja proses selanjutnya ujarnya lagi.

3, Pamindo Tiga T

Pemotongan Gaji untuk Koperasi, COS ke Serikat Pekerja dan BPJS dilakukan tetapi tidak di bayarkan mengakibatkan karyawan tidak bisa berobat ke rumah sakit serta Pengurus Unit Kerja Memertanyakan upah yang di bayar dua kali dalam satu bulan, info terakhir perusahaan PT. Pamindo Tiga T sudah tiga kali di pailitkan oleh kreditur tapi sampai saat ini perusahaan masih bisa bertahan dan imbas dari itu gaji karyawan dan kewajiban yang lain dibaykan dahulu karena aliran dana sementara kepembayaran hutang, managemen masih punya niatan baik agar tidak terjadi PHK hanya saja sekarang kawan-kawan kena imbasnya, ujar bung Arifin sebagai bidang Advokasi DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur yang menangani kasus karyawan PT.Pamindo Tiga T yang sekarang masih proses.

4.  PT. PRIMA JABAR STEEL & PT. GRAND KARTECH

Perusahaan PT.PJS (prima jaber steel) & GK (grand Kartech) ini adalah satu owner dan satu managemen pusat walau dua perusahaan yang dua-duanya berada di kawasan pulogadung, status permasalahan sudah di mediasi terkait gaji yang di cicil dan uang makan yang sepakat dimediasi Suku Dinas Tenaga Kerja seharusnya di berikan tapi urung di berikan ke karyawan, hari kamis pekan ini kita lihat bagaimana hasilnya dan kami harapkan perangkat DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur yang mendampingi kami akan terus berjuang dengan kami sampai kasus ini tuntas ujar ketua PUK SP LEM SPSI PT.Grand Kartech Bung Purwanto di sela-sela koordinasi dengan perangkat DPC kemarin malam (selasa,11/2/2019)

5. PT. GLOBAL BINTANG TIMUR EXPRESS

Perusahaan jasa antar barang (J&T) memang perusahaan baru berafiliasi dengan DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur belum genap satu tahun mulai bermasalah, sebelum tergabung di serikat gaji karyawan  belum menyesuaikan dengan UMP DKI Jakarta ketika sudah tergabung karyawan  menginginkan gaji dari bulan Januari 2018 agar di berikan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan Upah minimum UMP  dari awal tahun yaitu dari Bulan Januari 2018,status kasus PUK SP LEM SPSI PT.GBTE ini sudah di daftarkan di mediasi dan memasuki mediasi terakhir hari jumat pekan ini tanggal 15 Februari 2019 setelah itu menunggu anjuran dari mediasi, kami akan buat permohonan untuk audensi dengan managemen PT.GBTE agar permasalahaan ini bisa di bicarakan bersama DPC guna mengambil langkah untuk kebaikan bersama ujar Bung Agus Purna Irawan,S.H. selaku tim advokasi dan juga Sekretaris DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur.

6. PT. ARKON PRIMA INDONESIA

Gaji masih dibayarkan 2 kali dalam tiap dua pekan perbulannya dan itu pun harus menjual barang sampah, menurut info yang kami dapat sekarang pabrik dalam penawaran ke pembeli dan terakhir belum ada kesepakatan harga,besaran gaji pun belum menyusaikan UMSP DKI Jakarta dari tahun 2016 yang lalu sampai tahun 2019 ini , Saat ini pengurus unit kerja belum melibatkan DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur untuk menagani permasalahan internal PT.API, keterangan ini disampaikan ketua PUK SP LEM SPSI PT. ARKON PRIMA INDONESIA bung Endang dalam undangan koordinasi organisasi kamis,8 Februari 2019

7. PT.BUMI KAYA STEEL

Status permasalahan yang terjadi di PT.Bumi Kaya Steel hampir sama yaitu menunggu terjualnya Pabrik, karyawan saat ini di cicil untuk gaji di berikan dua  kali atau tiga kali dalam sebulan, PT. Bumi Kaya Steel ini ada juga yang di Cikarang dan permasalahannya juga sama sedang susah untuk penanganan kasus DPC akan meminta audensi dengan mangemen ujar Bung Agus Purna Irawan, SH. selaku tim advokasi, ini sesuai keterangan yang di berikan oleh pengurus PUK nya ketika di undang koordinasi organisasi  kamis, 8 Februari 2019 yang lalu ujar Agus lagi.

8. PT.BUMI AGUNG PERKASA INDAH

Masalah kontrak yang berada di PT.BAPI ini sebenarnya kasus lama terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya pengurus unit kerja yang ada di Perusahan, sekarang ini ketika Pengurus Unit Kerja PUK  mengajukan karyawan kontrak yang sudah 5 Tahun lebih agar di lakukan pengangkatan jadi karyawan tetap atau PKWTT, managemen menolak karena sudah ada perjanjian pengurus unit kerja yang sebelumnya membuat perjanjian kalau karyawan bisa di peroses dari PKWT menjadi PKWTT harus punya kontrak 12 tahun, ini jelas melanggar Undang-undang nomor 13 tahun 2013 pasal 59  ayat 4 sepertinya DPC harus turun tangan bila perlu kita kepung Pabrik yang melanggar Undang-undang di negri indonesia ini, ujar ketua bidang advokasi Bung Arifin,SH.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *