FSP LEM SPSI AUDENSI DENGAN KEMENAKER

DPC LEM SPSI JAKTIM,audensi yang dilakukan pada 9 April 2015  oleh ketua umum FSP LEM SPSI beserta seluruh DPC yang ada di jabodetabek dan di kawal panglima koordinator cabang  BAPOR LEM .adapun yang di sampaikan dari masalah pelanggaran outsorching , pengupahan , BPJS , dll

FSP LEM SPSI KEMBALI MENEGASKAN OUTSORCHING   YANG TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG NO:13 ADALAH PELANGGARAN

Dalam sela-sela audensinya ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik & Mesin Bapak Arif Minardi , kembali menegaskan bahwa outsorching yg tidak sesuai Undang-Undang no 13 Tahun 2015  adalah sebuah pelanggaran bukan perselisihan maka pemerintah hendaknya bertindak tegas untuk para pengusaha yg dengan sengaja melakukannya.

Dan temu audensinya FSP LEM SPSI dengan bapak menteri tenaga kerja & transmigrasi Bapak Hanif Dhakiri selain masalah outsorching,juga mengeluhkan kebijakan pemerintah mengenai format kenaikan upah minimum (UMK/UMP) yang terkesan tidak ada sistem yg baku dengan terbukti,bila menjelang pemilu seolah UMK/UMP tinggi sekali tapi ketika usai pemilu seperti di kebiri.

BPJS pun tak luput jadi sorotan audensi yg terjadi pada tanggal 9 April 2015 , Bapak Arif Minardi menyinggung dana 6 triliun lebih dana Tak bertuan yg ada di Jamsostek agar bisa di gunakan untuk kepentingan rakyat terutama kepentingan buruh indonesia bisa untuk membangun Rumah Sakit atau fasilitas- fasilitas sarana kesehatan lainnya.

OUTSORCHING MAKIN MENGGURITA

dalam undang-undang 13 Tahun 2013 jelas dan tegas di sebutkan bahwa Outsorching hanya untuk sektor di luar korbisnis tapi kenyataanya ,buruh outsorching terus bergulat di korbisnis yang sangat memprihatinkan justru di lakukan oleh perusahaan milik Negara BUMN dan ini masih berjalan sampai sekarang.

Audensi FSP LEM SPSI yang dilakukan pada 9 April 2015 dengan Menteri Tenaga Kerja di kantor kementrian yg beralamat di menteng raya,
Bapak Arif Minardi selaku ketua umum FSP LEM SPSI mengeluhkan makin mengguritanya pelanggaran outsorching yang di lakukan perusahaan -perusahaan di indonesia dan yang memprihatikan pelanggaran itu banyak di lakukan oleh perusahaan Negara, itulah salah satu permasalahan yg di sampaikan oleh bapak Arif minardi.

Kemudian beliau juga menegaskan bila permasalahaan yg di sampaikan ini akan terus di pantau dan rutin di tinjau ke Menakertrans , dan bila tak ada tindak lanjutnya maka beliau mengisyaratkan akan menggerakan masa aksi yg jauh lebih besar dari aksi 10 Desember 2014.

Dan selain outsorching yg di sampaikan ada beberap item lagi di keluhkan oleh buruh , pengupahan yg tidak punya sistem baku yg berakibat kecemburuan antara Daerah dan pusat

GAJI BURUH 3.100.000 PAS PADA GARIS KEMISKINAN

Pada Tiap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota/provinsi Buruh dengan Gigih mengawal Wakilnya yg Duduk Di Dewan Pengupahan untuk merumuskan Upah yg akan di Tetapkan dan Berlaku 1 januari Tiap Tahunnya , walau naga-naganya ada isue-isue miring tentang kenaikan upah yg di tinjau 5 tahun sekali atau 2 tahun sekali , isue inilah yg kemudian di pertanyakan Ketua Umum FSP LEM SPSI ketika audensi di kementrian Tenaga kerja pada Bapak menteri Hanif Dhafkiri.

“Seyogyanya upah iya harus naik Tiap Tahunnya ,tidak mungkin tidak ,walau peninjauan Upahnya 2 Tahun sekali atau berapa Tahun sekali” ujar Bapak menteri di sela-sela jawaban kepada peserta Audensi FSP LEM SPSI.

Tapi apakah dengan Upah Minimum yg sekarang Rp 3.100.000,_ buruh bisa layak hidup di Jaman modern sekarang yg serba Mahal,

Buruh dengan asumsi seorang Istri dan 2 orang anak sesuai standard PBB mengenai batas Kemiskinan yaitu      kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin adalah mereka yang diukur ekuivalen  UU$ 2 per hari

Artinya dengan seorang istri dan 2 orang Anak maka satu hari ekuivalen UU$ 8 bila asumsi UU$ 1 = 12.000 Rupiah maka 1 hari 96.000 x 30 hari = 2.880.000 belum kebutuhan sekolah , sandang , hiburan dan lain-lain

Maka dengan asumsi tersebut upah 3.100.000 hanya bisa untuk bertahan hidup bukan upah layak , begitulah  alasan upah buruh tidak layak FSP LEM SPSI yg di sampaikan langsung Bapak Arif Minardi bersama jajaran FSP LEM SPSI lainnya.

SUMBER : www.bapor.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *