ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Ketentuan Keanggotaan

    Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua pekerja Indonesia yang bekerja di sector sebagaimana yang dimaksud dalam Bab V Anggaran Dasar FSP LEM SPSI

Pasal 2

Cara-cara Menjadi Anggota

  1. Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis yang memuat:
    1. Pernyataan menyutujui AD&ART FSP LEMSPSI
    2. Pernyataan menyutujui program kerja organisasi FSP LEMSPSI
  2. Permintaan menjadi anggota FSP LEMSPSI dialamatkan kepada PUK ditempat kerja masing-masing untuk di sampaikan ke Perangkat Organisasi tingkat DPC FSP LEMSPSI.
  3. Dalam hal PUK belum terbentuk ditempat kerja dimana pekerja menginginkan menjadianggota, maka permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada DPC FSP LEMSPSI
  4. Dalam hal Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI pada ketentuan pasal 2 ayat (3) belum terbentuk, maka permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat FSP LEMSPSI
  5. Setiap anggota FSP LEM SPSI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
  6. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) di tingkat PUK dikeluarkan oleh DPC, di Tingkat DPC di keluarkan oleh DPD dan di Tingkat DPD di keluarkan oleh DPP
  7. Bentuk Kartu Tanda Anggota (KTA) di tentukan dalam Peraturan Organisasi (PO)
  8. Formulir Pendaftaran sebagai mana tersebut pada ayat 2 diatas di keluarkan oleh DPP FSP LEM SPSI dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
  9. Bentuk formulir Pendaftaran tersebut pada ayat 8 diatas akan di buatkan melalui Peraturan Organisasi (PO)

Pasal 3

Berakhirnya Keanggotaan

Seorang anggota FSP LEM SPSI berakhir/hilang keanggotaannya, karena :

  1. Meninggal dunia
  2. Mengundurkan diri secara tertulis
  3. Menjadi anggota serikat pekerja lain.
  4. Pemberhentian organisasi

Pasal 4

Pemberhentian Keanggotaan

  1. Anggota dapat diberhentikan karena dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagai anggota atau karena perbuatan yang bertentangan dengan keputusan, azas dan  tujuan
  2. Keputusan diberhentikan dilakukan oleh pengurus FSP LEMSPSI berdasarkan rekomendasi atau usulan pengurus SP LEM SPSI ditingkatnya atau setingkat dibawahnya.
  3. Pemberhentian dapat bersifat sementara atau bersifat permanen( dipecat ).
  4. Anggota yang diberhentikan sementara atau yang permanen (dipecat), dapat mengajukan permintaan banding kepada tingkat organisasi yang lebih tinggi sampai dengan MUNAS FSP LEMSPSI

BAB II

BENTUK BENDERA, BENTUK LAMBANG DAN ARTI LAMBANG

Pasal 5

  1. Bentuk Bendera Aksi :

Bentuk bendera dan ukuran  2 : 3

 

2. Bendera PATAKA

Bentuk Bendera Pataka

Ukuran Bendera PATAKA adalah  Lebar  =  100 cm dan Panjang = 150 cm (100 x 150 ) cm, Lambang Organisasi dan nama FSP LEM SPSI di bordil, sisi bendera diberi hiasan berwarna kuning emas

Pasal 6

Bentuk Lambang dan Arti Lambang

1. Bentuk Lambang FSP LEM SPSI :

2. Arti Lambang  :

  1. Lingkaran bergigi 3 (tiga) :  Kecepatan dalam bertindak
  2. Pita Merah Putih :  Kehormatan dan nasionalisme
  3. Padi dan Kapas :  Kesejahteraan
  4. Matahari dan Petir : Menerangi dengan menyelesaikan masalah  dengan Singkat, cepat dan tepat
  5. Tiga buah rantai warna merah :  Kekuatan persatuan dan kesatuan
  6. Tulisan LEM dibawah :  Nama kebesaran organisasi Federasi
  7. Tulisan SPSI di dalam segi lima :  Nama kebesaran Konfederasi
  8. Segi Lima :  Seluruh sila dalam Pancasila
  9. Warna Biru Muda telur asin :  Kesejukan dan berwawasan luas

Arti secara keseluruhan   :

“  Berani menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, akurat, bermoral, bermartabat dan berrtanggung  jawab “

BAB III

UNIFORM / SERAGAM

Pasal 7

Baju, Kaos, Jaket dan Topi

 

 

Pasal 8

Peserta dan Hak Suara dalam MUNAS

1. Peserta dalam Munas terdiri dari :

  1. Seluruh pengurus DPP
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang diutus
  3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang diutus
  4. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI sebagai peninjau

2.  Hak suara dalam Munas adalah :

  1. Perangkat organisasi FSP LEM SPSI mulai dari DPC, DPD, DPP FSP LEM SPSI yang hadir masing-masing mempunyai hak suara
  2. DPC, DPD, DPP yang hadir adalah pengurus yang masih legal sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari perangkat

Pasal 9

Peserta dan Hak Suara dalam Musda

1. Peserta Musda adalah :

  1. Seluruh Unsur DPD FSP LEM SPSI
  2. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
  3. Pengurus DPP FSP LEMSPSI yang diutus

2. Hak suara ditetapkan sebagai berikut :

  1. Peranggkat organisasi FSP LEM SPSI mulai dari DPC, DPD, DPP FSP LEM SPSI yang hadir masing-masing mempunyai hak suara
  2. DPC, DPD, DPP FSP LEM SPSI yang hadir adalah pengurus yang masih legal sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari perangkat
  3. Khusus untuk DPP FSP LEM SPSI mempunyai 1 (satu) suara

Pasal 10

Hak Suara dalam Muscab

1. Peserta Muscab adalah

  1. Seluruh unsur DPC F SP LEM SPSI
  2. Pengurus PUK SP LEMSPSI yang di utus
  3. Pengurus DPD F SP LEMSPSI yang di utus

2. Hak suara ditetapkan sebagai berikut :

  1. Perangkat organisasi FSP LEM SPSI mulai dari PUK, DPC dan DPD FSP LEM SPSI  yang hadir masing-masing mempunyai hak suara
  2. PUK, DPC dan DPD FSP LEM SPSI yang hadir adalah pengurus yang masih legal sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari perangkat
  3. Khusus untuk DPD FSP LEM SPSI mempunyai 1 (satu) suara

 

Pasal 11

Peserta dan Hak Suara dalam MUSNIK

a. Seluruh unsur pengurus unit kerja di perusahaan setempat.
b. Seluruh pekerja yang menjadi anggota atau perwakilan anggot komisariat yang mendapatkan mandat.
c. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang di utus.

Seluruh peserta Musyawarah mempunyai hak 1(satu) suara dan khusus Untuk DPC FSP LEM SPSI mempunyai 1 (satu) suara.

BAB IV

SYAHNYA MUSYAWARAH DAN

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

Syahnya Musyawarah

Setiap Musyawarah sebagaimana diatur dalam BAB II pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan syah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh utusan.

Pasal 13

QourumSidang

Sidang-sidang syah apabila dihadiri oleh lebih separuh dari jumlah utusan yang hadir.

Pasal 14

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak.

BAB V

TATA KERJA PIMPINAN

Pasal 15

Tata Kerja Pengurus FSP LEM SPSI

1. Sistem kerja pengurus FSP LEM SPSI adalah kepemimpinan kolektif.
2. Pembidangan dan pembagian tugas serta tata kerjanya diatur lebih rinci dalam tatakerja Pengurus FSP LEM SPSI ditingkat masing-masing dan disesuaikan dengan Peraturan Organisasi (PO)
3. Tata kerja pengurus disyahkan oleh Pengurus FSP LEM SPSI ditingkat masing-masing.

Pasal 16

Pengesahan Pimpinan FSP LEM SPSI

Pengesahan dan pembuatan Surat Keputusan Pimpinan FSP LEM SPSI dibuat dan dikeluarkan oleh perangkat satu tingkat diatasnya.

Pasal 17

Alat Kelengkapan Organisasi

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi FSP LEM SPSI di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan yang dibentuk oleh Perangkat masing-masing

2. Alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

  1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
  2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  3. Barisan Pelopor (BAPOR) FSP LEM SPSI

3. Untuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Departemen Penelitian dan Pengembangan diaturd alam Peraturan Organisasi (PO)

4. Khusus untuk Barisan Pelopor (BAPOR) petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya di atur  dalam Peraturan Organisasi (PO) dan disusun secara tersendiri serta disesuaikan dengan jenjang hirarki dan kewenangan Organisasi FSP LEM SPSI.

BAB VI

TINDAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN

DARI KEPENGURUSAN

Pasal 18

Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin yang dapat dikenakan kepada anggota pengurus FSP LEM SPSI yang indisipliner adalah berupa :

  1. Peringatan lisan
  2. Peringatan tertulis
  3. Skorsing
  4. Diberhentikan

Pasal 19

Berhenti dari Pengurus

Berhenti dari kepengurusan anggota pengurus FSP LEM SPSI berhenti karena :

  1. Permintaan sendiri (mengundurkan diri) secara tertulis.
  2. Meninggal dunia
  3. Tindakan disiplin
  4. Menjadi anggota organisasi pekerja diluar F SP LEM SPSI

Pasal 20

Pemberhentian Sementara Anggota Pengurus dan Pembelaan diri

  1. Tindakan pemberhentian sementara terhadap anggota pengurus, karena :
    1. Melalaikan tugas
    2. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi
    3. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi
  2. Tindakan pemberhentian sementara oleh Pimpinan FSP LEM SPSI untuk tingkat masing-masing atas dasar keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu
  3. Tindakan pemberhentian sementara diambil setelah melalui proses peringatan  tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 bulan.
  4. Tindakan pemberhentian dapat diambil cepat apabila pelanggarannya berat dan menggoyahkan/merusak citra organisasi.

Pasal 21

Pembelaan Diri

  1. Pembelaan diri akibat pemberhentian sementara dapat dilakukan dalam Rapat Pengurus.
  2. Apabila ternyata diadakan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka terhadap yang bersangkutan diadakan rehabilitasi pada waktu MUNAS/MUSDA/MUSCAB/MUSNIK.
  3. Untuk melaksanakan tindakan pembelaan diri disetiap tingkatan disesuaikan menurut tingkat masing-masing dan berdasarkan isi pasal ini

BAB VII
KEADAAN DARURAT

Pasal 22

    Dalam keadaan darurat pengurus FSP LEM SPSI mempunyai wewenang melakukan pembekuan, mengangkat pengurus sementara Pimpinan FSP LEM SPSI setelah mengadakan koordinasi dan mendapat rekomendasi dari tingkat perangkat organisasi satu tingkat diatasnya.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 23

Uang Pangkal dan Iuran

    Besarnya uang pangkal dan uang iuran organisasi ditetapkan sebagai berikut :
  1. Uang Pangkal sebesar 2% dari upah pokok sebulan sesuai AD/ART.
  2. Uang Iuran sebesar 1% dari upah pokok perbulan tiap bulannya.

Pasal 24

Pembagian Pangkal dan Uang Iuran

  1. Uang pangkal anggota seluruhnya (100%) DI setorkan ke rekening DANA ABADI ORGANISASI (DAO) FSP LEM SPSI oleh PUK SP LEM SPSI
  2. Uang Iuran Anggota ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
    1. PUK SP LEM SPSI sebesar : 50 %
    2. DPC FSP LEM SPSI sebesar : 25 %
    3. DPD FSP LEM SPSI sebesar : 15 %
    4. DPP FSP LEM SPSI Sebesar : 10 %
  3. Pembagian iuran sebagaimana dimaksud ayat(2) pasal ini langsung disetorkan kerekening masing-masing Perangkat oleh PUK SP LEM SPSI

BAB IX

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam  Peraturan Organisasi (PO) FSP LEM SPSI

Pasal 26

Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah bila diminta 50% lebih anggota yang diwakili oleh DPC, DPD dan DPP FSP LEM SPSI dan disetujui dalam forum MUNAS FSP LEM SPSI.

DITETAPKAN DI      :    BANDUNG
PADA TANGGAL     :    29 Maret 2013

MUSYAWARAH NASIONAL VI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *