Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa pembangunan nasional yang terus digerakkan oleh seluruh elemen anak bangsa, merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, baik lahir maupun bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pekerja sebagai bagian dari potensi bangsa, mempunyai posisi dan peran yang penting dan strategis sebagai pelaku aktif pembangunan nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung peningkatan ekonomi Negara. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya terutama agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan ke depan, kaum pekerja perlu sepakat untuk bersatu meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan mutu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja, sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi, sehingga pergeseran regulasi serta dinamisasi pergerakan perburuhan mampu untuk di sikapi secara positif dan berpedoman pada peran dan fungsi pergerakan serta dinamisasi tersebut ke dalam kualitas dan kuantitas yang bermoral dan bermartabat

Bahwa seiring dengan pergeseran regulasi serta dinamisasi pergerakan perburuan dibutuhkan peran semua pihak dalam menyikapi serta menghadapi semua yang di butukan, oleh karenanya persiapan secara pribadi dalam peningkatan sumber daya manusia harus lebih di prioritaskan Bahwa untuk mencapai efektivitas peranan pekerja, diperlukan wadah dan sarana untuk berpartisipasi dan berperan aktif, yaitu organisasi serikat pekerja yang tangguh, kuat dan berwibawa yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas dan demokratis yang tujuannya untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Atas dasar pandangan dan pemikiran kedepan, disertai rasa tanggungjawab yang tinggi sebagai anak bangsa dan pekerja Indonesia, maka didirikanlah organisasi ini secara nasional sejak 20 Februari 1973 berdasarkan lapangan pekerjaan dan industri barang dan jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis sesuai Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, BENTUK, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat FSP LEM SPSI

Pasal 2

B e n t u k

Organisasi ini berbentuk Kesatuan berdasarkan lapangan pekerjaan pada industri barang dan jasa sejenis dan tidak sejenis

Pasal 3

S I f a t

Organisasi ini bersifat demokratis, independen, profesional, fungsionalis, bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

A z a s

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5

K e d u d u k a n

Organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.

Pasal 7

Afiliasi Organisasi

  1. Organisasi bergabung dalam Serikat Pekerja Tingkat Nasional yang diakui syah menurut undang-undang
  2. Organisasi dapat berafiliasi pada organisasi sejenis ditingkat internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan politik bebas aktif Negara Republik Indonesia.

BAB III

FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

F u n g s i

Organisasi ini berfungsi :

  1. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas disiplin, etos dan produktivitas kerja.
  2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota, dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi dan sosial budaya.
  3. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin.
  4. Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.

Pasal 9

T u j u a n

1. Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita proklamasi  17 Agustus 1945,

khususnya pengisian terhadap jiwa pasal 27, 28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum pekerja dan

rakyat Indonesia pada umumnya.

2. Mengamalkan pancasila serta terlaksananya UUD1945 diseluruh kehidupan bangsa dan Negara

menuju terciptanya masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

3. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja dalam sektor industri barang dan jasa atau

lapangan pekerjaan sejenis atau yang dipersamakan dengan itu atau yang tidak sejenis serta

mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.

4 . Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan

kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan

hak-hak dan kepentingan kaum pekerja beserta keluarganya

5. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta

memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.

6. Meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional.

7. Memantapkan hubungan industrial guna terwujudnya ketenangan bekerja bagi pekerja dan

ketenangan berusaha bagi pengusaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju

tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat umumnya dan pekerja serta keluarga pada

khususnya.

Pasal 10

U s a h a

  1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mengisi cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
  2. Memperjuangkan terwujudkanya perundang-undangan dan peraturan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan kaum pekerja.
  3. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial.
  4. Mengusahakan meningkatnya kualitas anggota terutama dengan cara mempertinggi mutu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi.
  5. Bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain didalam maupun diluar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.
  6. Mengadakan usaha-usaha berorganisasi sesama anggota untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan AD /ART.

BAB IV

BENDERA, LAMBANG DAN LAGU

Pasal 11

Bendera

Disamping Sangsaka Merah Putih sebagai bendera Nasional Organisasi FSP LEM SPSI mempunyai panji sendiri dengan warna dasar biru muda serta lambang organisasi ditengah-tengahnya, dengan tulisan FSP LEM SPSI ( warna tulisan merah ) dibawahnya dan di atur di dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 12

Lambang Organisasi

  1. Lambang organisasi FSP LEM SPSI : Berbentuk lingkaran beroda gigi 3 (tiga) diatas, Bertulisan LEM diantara Pita Merah Putih, padi dan kapas, Mata Hari dan Petir diatas antara padi dan kapas, tiga buah rantai yang menyatukan padi dan kapas di pangkal bawahnya, segi lima warna putih bertulisan SPSI di tengan antara padi dan kapas.
  2. Bentuk dan arti lambang sebagai mana tersebut diatas di atur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13

L a g u

FSP LEM SPSI mempunyai lagu hymne dan mars pekerja

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 14

A n g g o t a

  1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua pekerja Indonesia, yang bekerja pada Industri dan jasa Logam, Elektronik dan Mesin baik yang sejenis ataupun tidak sejenis serta sektor industri barang dan jasa lain yang menyetujui dan sanggup melaksanakan AD/ART FSP LEM SPSI dengan konsekwen dan konsisten.

2.   Selain anggota sebagai mana dimaksud pada ayat 1 diatas juga dapat menerima anggota

sebagai berikut :

a.   Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik sektor barang, jasa maupun

industri yang berhungan dengan logam, elektronik dan mesin dapat langsung berafiliasi

dengan FSP LEM SPSI sesuai dengan domisili dan di registrasi di Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) FSP LEM SPSI daerah masing-masing

b.  Hak dan kewajiban serikat pekerja yang berafiliasi sebagai mana tersebut diatas, diatur

dalam AD / ART dan atau Peraturan Organisasi (PO).

c.  Status keanggotaan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah anggota FSP

LEM SPSI.

Pasal 15

Hak-hak Anggota

  1. Hak memilih dan hak dipilih
  2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi.
  3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi.
  4. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas berkurangnya hak-hak anggota sebagai pekerja.
  5. Membela dan dibela dalam sidang organisasi.
  6. Mendapat bimbingan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

Pasal 16

Kewajiban anggota

  1. Mentaati AD/ART organisasi serta keputusan-keputusan organisasi.
  2. Membela dan menjunjung tinggi nama organisasi.
  3. Membayar uang iuran dan uang konsolidasi
  4. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
  5. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.

Pasal 17

Ruang Lingkup

Ruang lingkup keanggotaan  Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meliputi pekerja di industri barang dan industri jasa.

  1. Industri mesin perkakas, seperti : mesin bubut, mesin bor, mesin freis, gerinda, mesin gergaji, mesin teknik, mesin potong dsb.
  2. Mesin dan peralatan pertanian, seperti traktor tangan, penumbuk padi, polisher, rice miling unit, pompa irigasi, dsb.
  3. Alat-alat berat, seperti : mesin pemecah batu, plate compactor, asphatx sprayer, asphalx mixing plant, vibro roller, wheel loader, motor grader, excavator, bulldozer, forklift, pengaduk beton, kran (crain) pengangkat, dsb.
  4. Industri mesin listrik seperti : transformator tenaga, panel listrik tegangan, welding generator, KWH meter, pemutus arus, transformator distribusi, generator listrik, motor listrik, jasa instalasi listrik, jasa instalasi listrik, dsb.
  5. Industri elektronika, seperti : central telepon, HF-558, radio broadcast, radio transmitter, radio cassette, PCM, station bumi kecil, VHF/UHF single chanel, TV relley station, integrated circuit, pesawat telepon, radio mobil, computer micro, TV, Amplifier, tuner, resistor, loadspeaker, komponen elektronik, alat kesehatan dsb.
  6. Kendaraan bermotor/automotive, seperti : industri kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, industri pembuatan komponen kendaraan, karoseri dan jasa perbengkelan, dsb.
  7. Industri mesin dan peralatan pabrik, seperti : boiler, blower, mesin diesel, non automotive, tangki baja, konstruksi baja, pompa, turbin, dsb.
  8. Industri logam dan produk dasar, yang meliputi besi baja seperti : besi spons, billet baja, besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab baja, pipa alas lurus/spiral, baja lembaran lapis (timah, seng, canai dingin/panas)dsb, serta produk bukan baja, seperti : alumuniums mailing plant, batang tembaga, alumunium extrusium, dsb.
  9. Aneka Industri alat listrik, seperti : accu, alat pendingin, lemari es, lampu pijar/TL, batterey kering, kable listrik/telepon, batu battery, organ/piano/alat musik, camera, mesin jahit, kipas angin, alat semprot, dsb.
  10. Aneka industri logam, seperti mur, baut, paku, kawat baja, kaleng kemas, sepeda, insulator keramik, logam mulia, arloji, pembuatan lemari besi, chrome, galvanizing, stainless steel dsb.
  11. Industri Galangan Kapal : Reparasi kapal, dok, interior kapal, mesin kapal dsb
  12. Aneka Industri Barang seperti : Perkayuan, Garment, Tekstil, Sepatu, Kulit, Kain, Benang, makanan, minuman, bahan dasar dari tembakau, kaca, Keramik, Kertas, Kosmetik, Minyak, Gas, Kimia dsb
  13. Perusahaan Jasa meliputi : Perbankan, Asuransi, Leasing (pembiayaan) Perniagaan, Farmasi, Kesehatan, Percetakan, Transportasi, , Ekspedisi, Paking, dsb

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

Susunan Organisasi

Organisasi ini secara Nasional disusun sebagai berikut :

  1. Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
  2. Tingkat Propinsi meliputi seluruh wilayah propinsi.
  3. Tingkat Kabupaten/Kota, meliputi wilayah Kabupaten / Kota
  4. Tingkat Unit kerja meliputi perusahaan barang dan jasa atau tempat kerja.

Pasal 19

Kepengurusan

  1. Pada tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat DPP FSP LEM SPSI yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Pada tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronk dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat DPD FSP LEM SPSI
  3. Pada tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat DPC FSP LEM SPSI
  4. Pada tingkat perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat PUK SP LEM SPSI

BAB VII

WEWENANG DAN PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI

Pasal 20

Wewenang Organisasi

  1. Organisasi ini berwenang menangani masalah Hubungan Industrial dan ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 17 dalam arti yang seluas-luasnya khususnya masalah sosial ekonomi demi terlaksananya hubungan industrial secara harmonis dan dinamis.
  2. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari berpedoman kepada AD/ART dan ketentuan organisasi.

Pasal 21

Pembagian Tugas Organisasi

  1. DPP FSP LEM SPSI bertugas :
  1. menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan hubungan tingkat nasional dan internasional
  2. menjalankan tugas dan fungsi dalam menempatkan SDM FSP LEM di lembaga-lembaga keterwakilan hubungan industrial di tingkat nasional
  3. memberikan sanksi tindakan pembekuan kepengurusan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen terhadap pimpinan di tingkat DPP dan DPD
  4. menyelenggarakan pendidikan dapat berasal dari bantuan baik tingkat nasional maupun internasional maupun  pihak lain yang tidak mengikat
  5. sebagai Pembina, penanggung jawab dan pelaksana advokasi dan penetapan kebijakan upah di tingkat nasional
  6. mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan di tingkat nasional

2.   DPD FSP LEM SPSI bertugas :

  1. menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan hubungan di tingkat provinsi
  2. menjalankan tugas dan fungsi dalam menempatkan SDM DPD FSP LEM di lembaga-lembaga keterwakilan hubungan industrial di tingkat provinsi
  3. memberikan sanksi tindakan pembekuan kepengurusan, pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen terhadap pimpinan di tingkat DPD dan DPC
  4. menyelenggarakan pendidikan dapat berasal dari bantuan pemerintah daerah atau instansi lainnya yang ada di tingkat provinsi maupun pihak lain yang tidak mengikat
  5. sebagai penanggung jawab dan pelaksana penetapan kebijakan pengupahan di tingkat provinsi
  6. mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan di tingkat provinsi

3.   DPC FSP LEM SPSI bertugas :

  1. menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan hubungan di tingkat kabupaten/kota
  2. memberikan sanksi tindakan pembekuan kepengurusan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen terhadap pimpinan di tingkat DPC dan PUK
  3. sebagai pelaksana dan penanggungjawab advokasi di tingkat mediasi dan PHI
  4. menyelenggarakan pendidikan dapat berasal dari swadaya maupun pihak lain yang tidak mengikat
  5. mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan di tingkat kabupaten/kota

4.  PUK SP LEM SPSI bertugas :

  1. Menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan di tingkat perusahaan
  2. memberikan sanksi tindakan pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen terhadap anggota di tingkat perusahaan
  3. sebagai pelaksana dan penanggungjawab advokasi ditingkat perusahaan dan mediasi
  4. menyelenggarakan pendidikan yang berasal dari bantuan perusahaan dan dana kas PUK
  5. mengorganisir pemogokan di tingkat perusahaan.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN  DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 22

Permusyawaratan dan Rapat-rapat

  1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari :
  1. Musyawarah Nasional ( MUNAS )
  2. Musyawarah Daerah ( MUSDA )
  3. Musyawarah Cabang ( MUSCAB )
  4. Musyawarah Unit Kerja ( MUSNIK )

2.  Rapat-rapat Organisasi terdiri dari :

  1. Rapat Pimpinan Nasional ( RAPIMNAS )
  2. Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS )
  3. Rapat Kerja Daerah  ( RAKERDA )
  4. Rapat Kerja Cabang ( RAKERCAB )
  5. Rapat Kerja Unit ( RAKERNIT)

Pasal 23

Musyawarah Nasional

  1. Musyawarah Nasional memegang kedaulatan tertinggi organisasi
  2. Musyawarah Nasional diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh :
  1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat F SP LEM SPSI
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI yang diutus
  3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI yang diutus
  4. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI

3. Munas berwenang :

  1. menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban
  2. mengubah dan/atau menetapkan AD ART
  3. menetapkan program umum organisasi
  4. memilih dan menetapkan susunan personalia DPP FSP LEM SPSI
  5. bila diperlukan membentuk komisi verifikasi.

4.  Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat dipercepat atau ditunda atas Keputusan

Musyawarah    Pimpinan atau atas permintaan  sekurang-kurangnya setengah jumlah DPD dan

2/3 jumlah DPC F SP LEM SPSI

Pasal 24

Musyawarah Daerah

  1. Musyawarah daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali dihadiri oleh:
  1. Pengurus DPD FSP LEM SPSI
  2. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
  3. Pengurus DPP FSP LEM SPSI yang diutus
  4. Undangan yang ditetapkan oleh DPD FSP LEM SPSI

2. Musyawarah Daerah berwenang untuk :

  1. menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPD FSP LEM SPSI
  2. menetapkan program kerja daerah sebagai penjabaran program umum organisasi
  3. memilih dan menetapkan susunan personalia DPD FSP LEM SPSI
  4. bila diperlukan membentuk komisi verifikasi.

3.   Dalam keadaan luar biasa musda dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah DPC FSP LEM SPSI didalamnya.

Pasal 25

Musyawarah Cabang

  1. Musyawarah cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali dihadiri oleh:
  1. Pengurus DPC FSP LEM SPSI
  2. Pengurus PUK SP LEM SPSI yang diutus
  3. utusan DPD FSP LEM SPSI  yang diutus
  4. Undangan yang ditetapkan oleh DPC FSP LEM SPSI

2. Musyawarah Cabang berwenang untuk :

  1. menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPC FSP LEM SPSI
  2. menetapkan program kerja DPC FSP LEM SPSI sebagai penjabaran program kerja daerah dan program umum organisasi
  3. memilih dan menetapkan susunan personalia DPC FSP LEM SPSI
  4. bila diperlukan membentuk komisi verifikasi.

3.  Dalam keadaan luar biasa musyawarah cabang dapat dipercepat atau ditunda atas

permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PUK SP LEM SPSI di daerahnya.

Pasal 26

Musyawarah Unit Kerja

  1. Musyawarah unit kerja (Musnik) diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan dihadiri oleh:
  1. Pengurus PUK SP LEM SPSI
  2. Perwakilan Anggota yang mendapatkan mandat dari anggota yang di wakili dalam unit kerja PUK SP LEM SPSI yang dikukuhkan oleh PUK SP LEM SPSI
  3. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus

2.  Musyawarah Unit Kerja berwenang untuk :

  1. menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PUK SP LEM SPSI
  2. menetapkan program unit kerja sebagai penjabaran program kerja cabang, program kerja daerah dan program umum organisasi
  3. memilih dan menetapkan susunan personalia PUK SP LEM SPSI
  4. bila diperlukan membentuk komisi verifikasi.

3.  Dalam keadaan luar biasa musnik dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-

kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota

Pasal 27

Rapat Pimpinan Nasional

  1. Rapat  Pimpinan Nasional adalah Rapat konsolidasi tingkat Nasional dalam rangka penguatan Organisasi.
  2. Rapat  Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
  1. Pengurus DPP FSP LEM SPSI
  2. Pengurus DPD FSP LEM SPSI yang diutus
  3. undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI
  1. Rapat  Pimpinan Nasional dipimpin oleh DPP FSP LEM SPSI
  2. Rapat  Pimpinan Nasional diadakan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 28

Rapat Kerja Nasional

  1. Rapat kerja nasional merupakan forum konsultasi dan koordinasi program serta pengembangan organisasi.
  2. Rakernas dihadiri oleh:
  1. Pengurus DPP FSP LEM SPSI
  2. Pengurus DPD FSP LEM SPSI yang diutus
  3. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
  4. undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI
  1. Rakernas sekurang-kurangnya diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
  2. Rakernas dipimpin oleh DPP FSP LEM SPSI

Pasal 29

Rapat Kerja Daerah

  1. Rapat kerja daerah merupakan forum konsultasi dan koordinasi serta evaluasi tengah tingkat provinsi dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program serta pengembangan organisasi di tingkat provinsi.
  2. Rakerda dihadiri oleh:
  1. Pengurus DPD FSP LEM SPSI
  2. Pengurus DPP FSP LEM SPSI yang diutus
  3. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
  4. Undangan yang ditetapkan oleh DPD FSP LEM SPSI
  1. Rakerda diadakan sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
  2. Rakerda dipimpin oleh DPD FSP LEM SPSI

Pasal 30

Rapat Kerja Cabang

  1. Rapat kerja cabang merupakan forum konsultasi dan koordinasi tengah tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program serta pengembangan organisasi.
  2. Rakercab dihadiri oleh:
  1. Pengurus DPC FSP LEM SPSI
  2. Pengurus PUK SP LEM SPSI yang diutus
  3. Pengurus DPD FSP LEM SPSI yang diutus
  4. undangan yang ditetapkan leh DPC FSP LEM SPSI
  1. Rakercab diadakan sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
  2. Rakercab dipimpin oleh DPC FSP LEM SPSI

Pasal 31

Rapat Kerja Unit

  1. Rapat kerja unit merupakan forum konsultasi dan koordinasi tingkat unit kerja dalam rangka menetapkan berbagai keputusan dan kebijakan yang memerlukan dukungan anggota secara luas dan merupakan forum pendidikan.
  2. Rakernit dihadiri oleh:
  1. Pengurus PUK SP LEM SPSI
  2. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
  3. Perwakilan Anggota atau Komisariat unit kerja PUK SP LEM SPSI
  1. Rakernit diadakan sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
  2. Rakernit dipimpin oleh PUK SP LEM SPSI

BAB IX

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 32

Susunan Dewan Pimpinan Pusat

  1. Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pembina akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat terpilih, berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
  3. Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.yang terdiri dari:
  1. Seorang Ketua Umum
  2. Beberapa orang Ketua
  3. Seorang Sekretaris Jenderal
  4. Beberapa orang Sekretaris
  5. Seorang Bendahara Umum
  6. Beberapa Bendahara
  7. Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
  8. Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan
  9. Kepala Departemen Advokasi Litigasi dan Non Litigasi
  10. Kepala Departemen pemberdayaan pekerja perempuan
  1. Dewan Pimpinan Pusat merupakan pemegang mandat munas secara kolektif sebagai pengelola, pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
  2. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua Umum tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode kepengurusan berturut-turut.

Pasal 33

Susunan Dewan Pimpinan Daerah

  1. Dewan Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.yang terdiri dari:
  1. seorang Ketua
  2. beberapa orang Wakil Ketua
  3. seorang Sekretaris
  4. beberapa orang Wakil Sekretaris
  5. seorang Bendahara
  6. seorang Wakil Bendahara
  7. Beberapa orang Kepala Bidang
  1. Dewan Pimpinan Daerah merupakan pemegang mandat musda secara kolektif sebagai pengelola, pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
  2. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode kepengurusan berturut-turut

Pasal 34

Susunan Dewan Pimpinan Cabang

  1. Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.yang terdiri dari:
  1. seorang Ketua
  2. beberapa orang Wakil Ketua
  3. seorang Sekretaris
  4. beberapa orang Wakil Sekretaris
  5. seorang Bendahara
  6. seorang Wakil Bendahara
  1. Dewan Pimpinan Cabang merupakan pemegang mandat muscab secara kolektif sebagai pengelola, pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
  2. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode kepengurusan berturut-turut.
  3. DPC FSP LEM SPSI dapat menetapkan Bidang Tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 35

Susunan Pimpinan Unit Kerja

  1. Pimpinan Unit Kerja SP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.yang terdiri dari:
  1. seorang Ketua
  2. beberapa orang Wakil Ketua
  3. seorang Sekretaris
  4. beberapa orang Wakil Sekretaris
  5. seorang Bendahara
  6. seorang Wakil Bendahara
  1. Pimpinan Unit Kerja merupakan pemegang mandat musnik secara kolektif sebagai pengelola, pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
  2. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali periode kepengurusan berturut-turut.
  3. Bila mana tidak ada kader / kandidat lain yang siap menggantikan ketua maka dapat di pilih kembali dalam rangka mempersiapkan kader berikutnya
  4. PUK SP LEM SPSI dapat menetapkan Seksi Bidang Tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 36

Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan secara vertical dibolehkan, hanya paling banyak 2 (dua) jabatan, namun bagi jabatan Ketua tidak boleh menjabat diatasnya sebagai Ketua atau Ketua Umum.

BAB X

SANKSI ORGANISASI

Pasal 37

Sanksi Organisasi

  1. Sanksi dapat dikenakan kepada anggota atau pimpinan yang melakukan pelanggaran disiplin adminitrasi dan atau tindakan perbuatan yang merugikan baik materil maupun nama baik organisasi.
  2. Sanksi atas pelanggaran disiplin administrasi dapat dikenakan kepada anggota atau pimpinan berupa:
  1. teguran/peringatan lisan
  2. peringatan tertulis
  3. skorsing
  4. pemberhentian sebagai pimpinan
  5. pemberhentian sebagai anggota
  1. Sanksi hukum baik perdata maupun pidana dapat dikenakan kepada anggota atau pimpinan yang melakukan penyalahgunaan/penyelewengan keuangan organisasi untuk kepentingan pribadi, khususnya yang menyangkut iuran (Chek Of System).

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 38

Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

  1. Iuran anggota
  2. Sumbangan yang tidak mengikat
  3. Hasil usaha lain yang syah baik berupa hasil usaha kerjasama dengan pihak lain maupun hasil usaha pemberdayaan ekonomi organisasi.
  4. Dana konsolidasi

BAB XII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 39

Pergantian Antar Waktu

  1. Pergantian antar waktu adalah pergantian seorang atau beberapa orang pimpinan yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Bab X  pasal 37  Anggaran Dasar ini, mengundurkan diri atau meninggal dunia.
  2. Pergantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan rapat pengurus pada tingkat masing-masing dan disyahkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya.

BAB XIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 40

Peraturan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 41

Penutup

Anggaran Dasar ini disyahkan dalam munas VI FSP LEM SPSI dan merupakan pedoman operasional organisasi sampai dengan Munas berikutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *